Kemenperin Siapkan Strategi Bawa 4,43 Juta Industri Kecil Menengah Tembus Pasar Global

Kemenperin memperluas jangkauan dukungan untuk sektor industri kecil dan menengah (IKM) agar mampu naik kelas serta merambah pasar internasional. 

IDXChannel - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperluas jangkauan dukungan untuk sektor industri kecil dan menengah (IKM) agar mampu naik kelas serta merambah pasar internasional. 

Hal ini dijalankan dengan mengutamakan pembinaan pada unit usaha yang mempunyai keunggulan kompetitif maupun komparatif, dibarengi penguatan pemanfaatan ekosistem digital demi memacu penetrasi ekspor.

Menteri Perindustrian Sarmuji menggarisbawahi bahwa jumlah pelaku IKM yang masif merupakan modal dasar yang harus dioptimalkan demi menopang struktur industri nasional. 

Saat ini, tercatat ada 4,43 juta unit IKM yang beroperasi di berbagai penjuru Indonesia, mencakup sekitar 4,41 juta entitas usaha mikro dan kecil serta 22.161 unit usaha skala menengah.

“Kita bisa konsentrasi pada industri kecil dan menengah yang berorientasi ekspor. Karena di era sekarang, orang bisa berjualan secara online sampai ke luar negeri. Ada teman saya yang bahkan menjual dawet sampai ke Hong Kong. Jadi, urusan ekspor jangan hanya menjadi domain industri besar, tetapi industri kecil dan menengah juga harus bisa,” kata Sarmuji dalam keterangan resmi, Kamis (8/10/2026).

Sarmuji menjelaskan bahwa lompatan teknologi digital telah mengubah peta perniagaan sekaligus membuka peluang yang jauh lebih lebar bagi pelaku IKM untuk menjangkau konsumen lintas negara. Keterbatasan skala usaha maupun hambatan jarak geografis kini kian mudah dijembatani melalui perniagaan elektronik dan beragam platform digital.

Menurutnya, kehadiran komoditas IKM lokal di panggung global membawa nilai strategis yang lebih luas dari sekadar transaksi dagang. Produk khas Indonesia yang masuk ke berbagai negara sekaligus dapat menjadi sarana memperkuat citra dan memperkenalkan kekayaan identitas Nusantara kepada masyarakat dunia.

“Dalam konteks tertentu, ini juga bisa menjadi soft diplomacy. Produk-produk kita yang masuk ke luar negeri membawa identitas Indonesia. Jadi, nilai yang dibawa bukan hanya ekonomi, tetapi juga pengenalan Indonesia kepada masyarakat global,” ujarnya.

Di samping memacu orientasi ekspor, Sarmuji meminta program pendampingan IKM memiliki indikator capaian yang terukur dan konkret. Salah satu tolok ukur utamanya adalah efektivitas intervensi pemerintah dalam mendongkrak skala kapasitas para pelaku usaha.

“Kita perlu identifikasi apakah yang kita lakukan terhadap IKM benar-benar bisa membuat mereka naik menjadi lebih tinggi. Misalnya, industri kecil bisa naik menjadi industri menengah. Jadi, pembinaan itu harus terlihat hasil akhirnya dan kita bisa mengukur perkembangannya,” tegas Sarmuji.

Pendekatan tersebut dinilai penting agar program pemberdayaan tidak berhenti pada laporan kuantitas peserta yang mengikuti pelatihan atau menerima fasilitas semata. Pemerintah wajib meninjau dampak riil pascaintervensi, termasuk kenaikan produktivitas, perluasan kapasitas produksi, pertumbuhan omzet, penyerapan tenaga kerja, pembukaan akses pasar, hingga kesiapan pelaku usaha terintegrasi ke dalam rantai pasok industri.

Sarmuji juga menginstruksikan jajarannya agar pembinaan difokuskan pada unit usaha yang menyimpan keunggulan kompetitif serta komparatif. Potensi unggul tersebut wajib mendapat sokongan penuh kendati masih berada dalam taraf industri kecil dan menengah.

“Kita identifikasi industri-industri yang punya keunggulan kompetitif dan komparatif, meskipun wujudnya industri kecil dan menengah. Kalau memang punya keunggulan dan potensi pasar yang kuat, itu yang perlu kita dorong dan akselerasi,” katanya.

Adapun sepanjang 2026 hingga triwulan III, sebanyak 203 IKM telah difasilitasi dalam program temu bisnis. Pada sisi ekspor, pendampingan telah diberikan kepada 313 IKM. Dari jumlah binaan tersebut, sebanyak 98 IKM atau sekitar 31 persen telah merealisasikan ekspor, sedangkan 215 IKM atau 69 persen lainnya memiliki kesiapan potensial untuk terus didorong ke pasar luar negeri.

Fasilitasi yang disalurkan mencakup program restrukturisasi mesin dan peralatan, jalinan kemitraan, hingga perolehan sertifikasi keamanan pangan.

Seturut itu, kinerja program prioritas Kemeperin hingga triwulan III-2026 turut membukukan realisasi di atas target. Fasilitasi produk dan sertifikasi telah menyentuh 152 IKM dari target 69 IKM, sementara program e-Smart, literasi digital, dan implementasi Making Indonesia 4.0 mencapai 376 IKM dari target 364 IKM. 

Layanan Klinik Kemasan dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) juga telah dimanfaatkan oleh 306 IKM dari sasaran 154 IKM.

Pada aspek peremajaan teknologi, realisasi program restrukturisasi mesin dan peralatan menyentuh 59 IKM dari target 46 IKM. Sementara itu, program pendampingan sektor fesyen dan kriya telah menjangkau 38 IKM dari pagu target 30 IKM. Capaian ini dipastikan terus diakselerasi hingga penutupan tahun anggaran. (Febrina Ratna Iskana)