Hubungan RI-Singapura Memanas, Berisiko Ancam Ketahanan Energi Nasional
Ketahanan energi khususnya pemenuhan BBM dalam negeri, menjadi tantangan bagi Indonesia di tengah meningkatkan tensi hubungan Indonesia dengan Singapura.
IDXChannel - Ketahanan energi khususnya pemenuhan BBM dalam negeri, menjadi tantangan bagi Indonesia di tengah meningkatkan tensi hubungan Indonesia dengan Singapura. Terlebih jika ketegangan tersebut berdampak hingga perubahan kebijakan perdagangan Singapura.
CEO Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan ketegangan Indonesia-Singapura yang saat ini merembet ke sektor energi bisa memberikan sejumlah dampak terhadap pemenuhan kebutuhan energi Indonesia.
Menurutnya, Indonesia masih memiliki ketergantungan cukup tinggi terhadap impor BBM dari Singapura yang mencapai sekitar 54–59 persen dari total impor nasional. Ketergantungan terhadap satu negara pemasok dalam jumlah besar dapat meningkatkan risiko terhadap keamanan pasokan energi, terutama apabila hubungan kedua negara mengalami eskalasi.
Fabby mengatakan, selama ini Singapura menjadi salah satu sumber utama impor BBM Indonesia karena faktor kedekatan geografis dan ketersediaan produk dari kilang minyak di negara tersebut.
"Singapura punya kilang, Indonesia membeli sesuai kebutuhan. Kenapa Singapura? Karena paling dekat dari Indonesia. Saya kira itu alasannya. Tetapi kalau dilihat, ketergantungan yang besar dari impor BBM Singapura sendiri juga tidak baik buat ketahanan energi kita," ujarnya saat dihubungi MNC Portal Minggu (1/11/2026).
Dia menilai, pemerintah perlu mulai melakukan diversifikasi sumber impor BBM dengan mencari negara pemasok alternatif, termasuk India dan China. Langkah tersebut penting untuk mengurangi eksposur risiko apabila sewaktu-waktu terjadi gangguan pasokan dari Singapura.
Namun, upaya diversifikasi tersebut bukan tanpa konsekuensi. Pengalihan sumber impor berpotensi meningkatkan biaya pengadaan BBM karena jarak pengiriman dan ongkos logistik yang lebih tinggi.
"Konsekuensinya biaya pengadaan BBM lebih tinggi karena ongkos logistiknya lebih mahal. Kalau misalnya kita mengalihkan dari Singapura ke Rusia, ongkosnya tentu lebih mahal. Berarti biaya pengadaan BBM lebih tinggi," tuturnya.
Meski demikian, Fabby menilai peningkatan biaya tersebut perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional. Sebab, risiko ketergantungan terhadap satu negara pemasok dapat jauh lebih besar apabila terjadi gangguan distribusi atau perubahan kebijakan perdagangan.
Di sisi lain, Fabby menilai posisi Singapura relatif lebih aman dalam menghadapi pengurangan pasokan gas dari Indonesia. Pasalnya, porsi pengurangan tersebut hanya sekitar 2 persen dari total kebutuhan gas Singapura.
Singapura juga telah memiliki diversifikasi sumber pasokan gas dan membuka opsi untuk membeli gas dari negara lain. Dengan demikian, dampak pengurangan pasokan gas Indonesia terhadap ketahanan energi Singapura dinilai tidak terlalu signifikan dalam jangka pendek.
"Singapura juga sudah menyiapkan cadangan yang cukup dan membuka opsi membeli gas dari tempat lain. Jadi kalau menurut saya, dari sisi Singapura tidak terlalu berdampak," katanya.
Meningkatnya tensi hubungan Indonesia dan Singapura dimulai sejak dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merembet ke negara tetangga, Singapura. Tidak lama berselang muncul pengumuman MSCI yang menyampaikan konsultasi penurunan klasifikasi pasar modal Indonesia dari emerging market ke standalone market.
Mantan Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi dalam unggahan akun Instagram pribadinya menuding bahwa pengumuman MSCI itu dipengaruhi oleh kepentingan dua sovereign wealth fund (SWF) Singapura, yaitu Temasek Holdings dan Government of Singapore Investment Corporation (GIC), yang sekaligus sebagai shareholder MSCI.
"Kenapa Singapura lewat institusi raksasa mereka seperti Temasek dan GIC yang punya pengaruh besar di MSCI begitu ngotot menekan Indonesia. Bahkan saya dapat kabar langsung di dalam, Rachel Khoo (Country Director GIC) yang marah-marah dan menekan MSCI supaya peringkat Indonesia diturunkan," ujar Luthfi mengutip akun instagram pribadinya, (19/10).
Tidak lama setelah pengumuman MSCI tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan dalam pidatonya yang menegaskan bahwa Indonesia tidak takut dengan penilaian penyedia indeks global. Hal ini disampaikan Presiden saat ini membuka Sidang Kabinet Paripurna dalam rangka dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Rabu (21/10/2026).
"Kesulitan kita masih banyak, gangguan masih banyak, kita terus dihadang, ada apa itu? Macam-macam lah. MSCI, macam-macam. Dia mau takut-takuti kita. Saya hanya katakan kepada MSCI, bangsa Indonesia tidak takut siapapun, dan tidak akan gentar," tegas Presiden.
Satu hari setelahnya, pada acara peresmian Gas JNE #6 dan Fasilitas Produksi Lapangan MAHA-South Hub, Kamis (22/10/2026) Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga berikrar bahwa Indonesia tidak segan-segan untuk menghentikan ekspor gas ke negara-negara yang tidak menghargai Indonesia.
"Saya akan melakukan evaluasi kontrak dengan negara-negara lain yang tidak kooperatif, yang tidak saling menghargai antara hubungan sama negara," katanya.
Bahlil mengatakan, pemerintah akan memprioritaskan pemanfaatan sumber daya energi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebelum mengalokasikan pasokan untuk ekspor. Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar sumber daya alam Indonesia dimanfaatkan terlebih dahulu untuk kepentingan nasional.
Sejalan dengan itu, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto mengumumkan bahwa mulai Sabtu (24/10) Indonesia resmi memangkas ekspor gas ke Singapura sebanyak 31 BBTUD. Pengurangan tersebut berasal dari alokasi gas Natuna sebesar 15 BBTUD dan Sumatra sebesar 16 BBTUD.
"Kita kurangi ekspor gas ke Singapura. Dari Natuna 15 BBTUD, dari Sumatera 16 BBTUD," ujarnya saat ditemui usai acara Penghargaan Energi Subroto Tahun 2026 di Jakarta, Jumat malam (23/10/2026).
Djoko menjawab konteks tersebut, kaitannya dengan pernyataan Bahlil yang akan mengevaluasi kontrak ekspor gas ke negara-negara yang dinilai kurang menghargai Indonesia.
(Febrina Ratna Iskana)