COO Danantara: Gas Melon Bakal Dihapus, Kebutuhan Gas Rumah Tangga Lewat Jargas
Pemerintah berencana menghentikan impor LPG 3 kg atau gas melon dan menggantikannya dengan jaringan gas (jargas).
IDXChannel - Pemerintah berencana menghentikan impor LPG 3 kg atau gas melon yang saat ini digunakan oleh konsumen rumah tangga. Sebagai gantinya, pemerintah akan membangun jaringan gas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Dony Oskaria mengatakan langkah tersebut dimulai dengan mengubah model bisnis PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) yang difokuskan untuk bisnis di midstream dan downstream.
Ia mengatakan, PGN akan membangun jaringan gas ke rumah tangga. Mirip seperti model air PAM, rumah tangga nantinya diarahkan untuk menggunakan gas dari pipa transmisi yang digarap oleh PGN.
"Kita akan mengubah juga model bisnis dari pada PGN, itu akan fokus di midstream dan downstream. Nanti gas akan salurkan ke rumah-rumah tidak ada lagi gas-gas melon," ujarnya dalam acara Investor Daily Summit 2026 di Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Lebih jauh, Dony menjelaskan kebijakan tersebut ditujukan Pemerintah untuk menghilangkan impor LPG yang selama ini masih menyimpan porsi cukup besar terhadap belanja negara. Sebab setiap tahunnya, sekitar 80-85 persen pemenuhan kebutuhan LPG 3 kg masih didatangkan dari impor.
"Tujuannya untuk menekan impor LPG kita dengan adanya jargas ke rumah-rumah kita tidak memerlukan lagi LPG, jadi transformasi negara kita masih panjang, yang harus kita lakukan," tambahnya.
Dony menambahkan upaya pemerintah untuk menekan impor LPG juga dilakukan dengan mengonversi pemenuhan gas rumah tangga dengan CNG (Compressed Natural Gas atau gas alam terkompresi). Pemerintah tengah melakukan uji coba untuk mengemas CNG dalam ukuran 3 kg untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
"Kita juga lakukan dengan CNG. Kalau ini selesai (tidak mengandalkan impor energi) negara kita memiliki kekuatan yang luar biasa," katanya.
Sebelumnya, Dony meminta PT Pertamina Gas (Pertagas) untuk menyiapkan master plan atau peta jalan pengembangan jaringan gas (jargas) nasional sebagai acuan pembangunan infrastruktur gas untuk kebutuhan rumah tangga.
Ia mengatakan pengembangan jargas perlu dilakukan secara terencana dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur sekaligus potensi pasar di setiap wilayah. Kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya dinilai dapat menjadi salah satu titik awal pengembangan jaringan gas.
"Kalau ini bisa kita lakukan ke depan, menurut saya Pertamina Gas ini akan menjadi justru enabler untuk kita menurunkan subsidi di sisi energi kita, yang kedua juga mencegah terjadinya defisit outflow kita," kata Dony dalam keterangan resmi (30/9/2026).
Untuk itu, Pertagas diarahkan menyusun masterplan jargas nasional yang dapat menjadi pedoman pengembangan jaringan gas secara terintegrasi. Peta jalan tersebut mencakup arah pembangunan infrastruktur, kesiapan jaringan, model bisnis hingga strategi pengembangan pasar. (Febrina Ratna Iskana)