Bapanas Hentikan Sementara Izin Produksi Beras Fortifikasi

Moratorium diberlakukan agar penerbitan izin baru tidak berjalan sebelum tata kelola beras fortifikasi selesai dibenahi.

IDXChannel - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menghentikan sementara izin produksi beras fortifikasi menyusul temuan pelanggaran pada 25 merek beras tersebut di pasar.

Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman menegaskan, moratorium diberlakukan agar penerbitan izin baru tidak berjalan sebelum tata kelola beras fortifikasi selesai dibenahi.

Pihaknya bersama Satgas Pangan Polri kini tengah memperketat pemeriksaan terhadap produsen dan menelusuri lebih lanjut dugaan penyimpangan hingga ke proses produksi.

“Udah moratorium, enggak boleh keluarkan dulu izin. Tunggu. Pokoknya nggak boleh, kan tinggal dua yang tidak melanggar. Selebihnya melanggar. Kita kejar semua," ujar Amran dalam keterangan resminya, Rabu (11/11/2026).

Penindakan dilakukan dengan menelusuri produk bermasalah hingga ke fasilitas produksi. Produk yang terbukti melanggar ditarik dari peredaran, sementara pabrik terkait disegel.

“Selebihnya kita kejar. Ini enggak benar. Sudah tersangka. Sudah dikejar yang di Sumatera Utara kemarin. Di Pasar, ditarik. Pabriknya disegel," tutur dia.

Amran mengungkap dalam kurun waktu 2 minggu, sebanyak 36 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia pun memastikan produsen yang terbukti melanggar akan dikenai sanksi tegas, mulai dari pencabutan izin usaha hingga proses pidana sesuai ketentuan.

“Pasti kami kejar, kami tindak. Yang pertama tindakannya cabut izin, yang kedua bisa pidana 7 tahun, 7 tahun maksimal. Dan denda Rp1,5 miliar," ujar dia.

Sementara itu, Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto menjelaskan, evaluasi terhadap beras fortifikasi berangkat dari hasil pemeriksaan terhadap 27 merek dagang.

Dari jumlah tersebut, 25 merek diketahui tidak memenuhi persyaratan beras fortifikasi. Kondisi ini menunjukkan perlunya pembenahan menyeluruh guna memastikan produk yang beredar memenuhi standar yang ditetapkan.

"Kami juga sudah mengeluarkan surat, kita moratorium. Mengingat bahwa hanya kurang dari 10 persen para pelaku usaha yang memproduksi beras fortifikasi memenuhi syarat," ujar Andriko.

Andriko menambahkan, kebijakan moratorium juga berlaku terhadap pengajuan izin baru dari pelaku usaha yang ingin memproduksi beras fortifikasi.

"Di Jawa Timur kemarin sudah ada 8 pelaku usaha yang mengusulkan lagi untuk memproduksi beras fortifikasi, tapi kita moratorium dulu, sampai kita memiliki tata kelola beras fortifikasi yang semakin baik,” tutur dia.

(DESI ANGRIANI)