Gubernur BI Ingatkan Pentingnya Pengawasan di Tengah Digitalisasi dan Risiko Ancaman Siber
Pergeseran model bisnis perbankan dan akselerasi teknologi mensyaratkan pendekatan pengawasan yang berorientasi ke depan (forward-looking).
IDXChannel - Gubernur Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, menilai pesatnya laju digitalisasi serta eratnya keterhubungan sistem keuangan global menuntut kerangka pengawasan perbankan yang tangguh, efektif, dan adaptif dalam merespons lanskap risiko yang semakin kompleks.
Menurut Destry, pergeseran model bisnis perbankan dan akselerasi teknologi mensyaratkan pendekatan pengawasan yang berorientasi ke depan (forward-looking).
“Seiring digitalisasi dan teknologi baru terus mentransformasi perbankan, kita harus menjaga keseimbangan yang tepat antara inovasi dan ketahanan, dengan dukungan tata kelola yang baik dan pengawasan yang efektif," ujar Destry dalam keterangan resminya, Senin (5/10/2026).
Adapun Destry hadir dalam rangkaian pertemuan internasional Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) Meeting dan 24th International Conference of Banking Supervisors (ICBS) yang berlangsung pada 28 September hingga 1 Oktober 2026 di Bali.
Bank Indonesia bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertindak sebagai tuan rumah penyelenggaraan yang menghadirkan sekitar 300 delegasi tingkat tinggi dari lebih 60 negara.
Destry menambahkan, guna mengenali kerentanan sistemik sejak dini, regulator tidak hanya dituntut memahami laporan keuangan bank secara internal, melainkan juga peta keterhubungan ekosistem keuangan, evolusi model bisnis, hingga penetrasi teknologi baru.
Oleh karena itu, sinergi dan kolaborasi lintas otoritas serta lintas negara menjadi kunci memitigasi potensi guncangan sebelum mengganggu stabilitas sistem keuangan.
Dalam diskusi panel ICBS, Deputi Gubernur BI Solikin M. Juhro menyoroti pentingnya penerapan strategic foresight bagi pengawas keuangan. Pendekatan ini berguna untuk memetakan risiko terselubung, memahami dinamika perilaku pelaku ekonomi, serta menyusun indikator pengawasan yang lebih relevan guna mendeteksi kerentanan lebih awal.
Forum BCBS dan ICBS 2026 juga secara khusus menyoroti dampak digitalisasi perbankan. Di samping menghadirkan efisiensi, inovasi teknologi turut membawa tantangan baru berupa ancaman siber, risiko operasional, fraud dan scam, ketergantungan pada penyedia jasa pihak ketiga (third-party provider), hingga risiko terkait perkembangan Artificial Intelligence (AI) dan aset kripto.
Sementara itu, Chair BCBS yang juga Gubernur Sveriges Riksbank, Erik Thedéen, menegaskan bahwa penerapan standar pengaturan yang kuat harus dibarengi dengan kemampuan pengawas dalam mengidentifikasi risiko sejak dini serta memastikan langkah perbaikan yang tepat waktu.
Menurutnya, modernisasi pengawasan memerlukan dukungan kecukupan SDM, teknologi informasi yang andal, serta penilaian profesional berbasis bukti.
Pertemuan BCBS pada 28–29 September 2026 yang dibuka oleh Erik Thedéen fokus membahas risiko perbankan global, evaluasi Global Systemically Important Banks (G-SIBs), standar stablecoins, risiko likuiditas, dan suku bunga.
Adapun gelaran ICBS pada 30 September–1 Oktober 2026 yang dibuka oleh Destry Damayanti mengusung dua agenda utama, yakni pengawasan perbankan yang tangguh di tengah perubahan struktural serta masa depan pengawasan perbankan digital.
Kehadiran Indonesia dalam keanggotaan BCBS melalui peran BI (pengawas makroprudensial) dan OJK (pengawas mikroprudensial) mempertegas komitmen nasional dalam berkontribusi menjaga stabilitas dan ketahanan sistem keuangan global.
(NIA DEVIYANA)